Portal Nasional Perlindungan Konsumen | www.konsumen-indonesia.id

Regulasi

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

PERUBAHAN ATAS UNDANG - UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2Oi6 TENTANG TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT

UNDANG UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN

UU Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 T AHUN 2010 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

UUNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN

UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

UU Tenaga Kesehatan

UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PERKERETAAPIAN

UU Praktik Kedokteran

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA MENJADI UNDANG-UNDANG

UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN

UU Kesehatan Jiwa

UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 PENERBANGAN

UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI

UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2007 TENTANG ENERGI

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN

UU Sistem Jaminan Sosial Nasional

UNDANG-UNDANG NOMOR23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2001 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 59 TAHUN 2001 TENTANG LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT

PP Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan

PP Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika

PP Pelayanan Kesehatan Tradisional

PP Pelayanan Darah

PP Sistem Informasi Kesehatan

PP Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

PP PENGAMANAN BAHAN YANG MENGANDUNG ZAT ADIKTIF BERUPA PRODUK TEMBAKAU BAGI KESEHATAN

PP Pekerjaan Kefarmasian

PP Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 50 TAHUN 2017 TENTANG STRATEGI NASIONAL PERLINDUNGAN KONSUMEN

Perpres Kementerian Kesehatan

Perpres Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan

Perpres Sistem Kesehatan Nasional

Perpres Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia

Keppres Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Paten Obat Anti Retroviral

Peraturan Menteri tentang Pelaporan Perubahan Data Perizinan, Biaya Izin, Sistem Stasiun Jaringan, dan Daerah Ekonomi Maju dan Daerah Ekonomi Kurang Maju Dalam Penyelenggaraan Penyiaran

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 67/M-IND/PER/8/2016 tentang Pedoman Penerbitan Pertimbangan Teknis, Rekomendasi, Surat Keterangan, Dan Tanda Pendaftaran Dengan Sistem Elektronik Di Kementerian Perindustrian.

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39/PRT/M/2015 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 06 TAHUN 2013

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 17/PRT/M/2016 TENTANG PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Terhadap Produk Industri Elektronika Secara Wajib

Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Baja Tulangan Beton Secara Wajib

Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Sepeda Roda Dua Secara Wajib

Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Pelumas Secara Wajib

Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Baja Lembaran Lapis Seng (Bj.LS) Dan Standar Nasional Indonesia Baja Lembaran Dan Gulungan Lapis Paduan Aluminium-Seng (Bj.LAS) Secara Wajib

Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Kompor Gas Dengan Sistem Pemantik Secara Wajib

Tata Cara Pemberian Rekomendasi Impor Komoditi Perikanan Sebagai Bahan Baku Dan Bahan Penolong Industri

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika

Pedoman Penetapan Dan Evaluasi Penetapan Objek Vital Nasional Bidang Industri

PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK DI BIDANG PERDAGANGAN

ANGKA PENGENAL IMPORTIR

Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Audio Video Dan Elektronika Sejenis Secara Wajib

Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Baja Tulangan Beton Secara Wajib

Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Regulator Tekanan Rendah dan Regulator Tekanan Tinggi Untuk Tabung Baja Liquified Petroleum Gas (LPG) Secara Wajib

Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Lampu Swabalast Secara Wajib

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34/M-IND/PER/9/2017 Tentang Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih.

Tata Cara Pengawasan Pemberlakuan Standardisasi Industri Secara Wajib

Pedoman Pelaksanaan Pemanfaatan Tarif Bea Masuk Dengan Skema User Specific Duty Free Scheme Dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia Dengan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi

Nota Kesepahaman antara Kementerian Kominfo - Badan Perlindungan Konsumen Nasional tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Komunikasi dan Informatika

Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Pelek Kendaraan Bermotor Kategori M,N,O, Dan L Secara Wajib

Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih

Ketentuan Dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, Dan Komputer Tablet.

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 07PRT/M/2017 TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

Pedoman Penerbitan pertimbangan Teknis, rekomendasi, surat Keterangan, Dan Tanda Pendaftaran Dengan Sistem Elektronik Di Kementerian Perindustrian.

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJA UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR: 552/KPTS/M/2016 TENTANG BATASAN PENGHASILAN KELOMPOK SASARAN KPR BERSUBSIDI,BATASAN HARGA JUAL RUMAH SEJAHTERA TAPAK DAN SATUAN RUMAH SEJAHTERA SUSUN,SERTA BESARAN SUBSIDI BANTUAN UANG MUKA PERUMA

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26/PRT/M/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 21/PRT/M/2016 TENTANG KEMUDAHAN DAN/ATAU BANTUAN PEROLEHAN RUMAH BAGI MASYARAKA

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat

Akun Sistem Informasi Industri Nasional

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21/PRT/M/2016 TENTANG KEMUDAHAN DAN/ATAU BANTUAN PEROLEHAN RUMAH BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

PERUBAHAN KETIGA ATAS MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 14/M-DAG/PER/3/2007 TENTANG STANDARISASI JASA BIDANG PERDAGANGAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJA UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR:425/KPTS/M/2015 TENTANG BATASAN HARGA JUAL RUMAH YANG DAPAT DIPEROLEH MELALUI KREDIT/PEMBIAYAAN PEMILIKAN RUMAH SEJAHTERA

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38/PRT/M/2015 TENTANG BANTUAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM UNTUK PERUMAHAN UMUM

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJA UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 247/KPTS/M/2015 TENTANG PROPOSAL PENDANAAN KREDIT/PEMBIAYAAN PEMILIK RUMAH SEJAHTERA

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR: 15/PRT/M/2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Kompor Gas Tekanan Rendah Jenis Dua Dan Tiga Tungku Dengan Sistem Pemantik Secara Wajib

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 73/M-DAG/PER/9/2015 TENTANG KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kabel Secara Wajib

Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tanggal 21 Januari 2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran

Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kompor Gas Bahan Bakar LPG Satu Tungku Dengan Sistem Pemantik Secara Wajib

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian No.59/M-IND/PER/5/2012 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pelek Kendaraan Bermotor Katagori M,N,O dan L Secara Wajib

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REBUBLIK INDONESIA NOMOR: 74/M-DAG/PER/12/2012 TENTANG ALAT-ALAT UKUR,TAKAR,TIMBANGAN,DAN PERLENGKAPANYA ASAL IMPOR

Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pelek Kendaraan Bermotor Kategori M, N, O Dan L Secara Wajib

Perubahan Peraturan Menteri Perindustrian No.84/M-IND/PER/8/2010 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Terhadap 3 (Tiga) Produk Industri Elektronika Secara Wajib.

Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Sepeda Roda Dua Secara Wajib

Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Terhadap 3 (tiga) Produk Industri Elektronika Secara Wajib

Peraturan Bank Indonesia No.11/11/PBI/2009 - Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu

KEPUTUSAN MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH NOMOR: 403/KPTS/M/2002 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA SEHAT (Rs SEHAT)

Ketentuan-Ketentuan Tentang Keagenan Tunggal

Kepmenkes Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/523/2015 tentang Formularium Nasional

Permenkes Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam, dan Lemak serta Pesan Kesehatan untuk Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji

Permenkes Registrasi Obat Tradisional

Permenkes Tentang Apotek

PermenkesStandar Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

Permenkes Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan

Permenkes Industri dan Usaha Obat Tradisional

Permenkes Penyelenggaraan Pekerjaan Asisten Tenaga Kesehatan

Permenkes Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika

Permenkes Izin dan Penyelenggaraan Praktik Elektromedis

Permenkes Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148/MENKES/PER/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi

Permenkes Rekomendasi untuk mendapatkan Persetujuan Impor Barang Komplementer, Barang untuk keperluan Tes Pasar, dan Pelayanan Purna Jual

Permenkes Sertifikat Vaksinasi Internasional

Permenkes Perubahan Penggolongan Psikotropika

Kepmenkes Harga Dasar Obat Khusus

Permenkes Pemberian Sertifikat Vaksinasi Internasional

Permenkes Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya

Permenkes Perubahan Penggolongan Narkotika

Kepmenkes Harga Dasar Obat Program Rujuk Balik, Obat Penyakit Kronis di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan dan Obat Sitostatika

Permenkes Pemberian Informasi Harga Eceran Tertinggi Obat

Permenkes Akreditasi Rumah Sakit

Permenkes Cara Pembuatan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang Baik

Permenkes Iklan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Layanan Pengaduan Konsumen

Standar Pelayanan Publik Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan

Ketetapan BRTI Nomor 04 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengaduan Penyalahgunaan Jasa Telekomunikasi

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Monitoring Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan

Standar Pelayanan Minimal Unit Layanan Pengaduan Konsumen Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan

Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (Over The Top)

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Pedoman Penilaian Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/16/DKSP tanggal 30 September 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Perjanjian Baku

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyampaian Informasi Dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan