Beranda
Informasi
Pengaduan
Regulasi
Tahun
--semua--
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
Kelompok
--semua--
Kementerian Perdagangan
Badan Pengawas Obat dan Makanan
Bank Indonesia
Otoritas Jasa Keuangan
Kementerian Perhubungan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Kementerian Komunikasi dan Informatika
Kementerian Kesehatan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Kementerian Perindustrian
Jenis Regulasi
--semua--
Undang Undang RI
Peraturan Pemerintah Pengganti UU
Peraturan Pemerintah RI
Peraturan Presiden RI
Keputusan Presiden RI
Instruksi Presiden RI
Peraturan / Keputusan Menteri
Peraturan Kepala Lembaga
Surat Edaran
Peraturan Lainnya
Kata Kunci
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
PERUBAHAN ATAS UNDANG - UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2Oi6 TENTANG TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT
UNDANG UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN
UU Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 T AHUN 2010 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
UUNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN
UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA
UU Praktik Kedokteran
UU Kesehatan Jiwa
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PERKERETAAPIAN
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA MENJADI UNDANG-UNDANG
UU Rumah Sakit
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi
UU Kesehatan
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 PENERBANGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI
UU Narkotika
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2007 TENTANG ENERGI
UU Sistem Jaminan Sosial Nasional
UU Tenaga Kesehatan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik
PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK
PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2001 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 59 TAHUN 2001 TENTANG LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT
PP Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan
PP Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika
PP Pelayanan Kesehatan Tradisional
PP Pelayanan Darah
PP Sistem Informasi Kesehatan
PP Prekursor
PP Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
PP Pekerjaan Kefarmasian
PP Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan
PP PENGAMANAN BAHAN YANG MENGANDUNG ZAT ADIKTIF BERUPA PRODUK TEMBAKAU BAGI KESEHATAN
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 50 TAHUN 2017 TENTANG STRATEGI NASIONAL PERLINDUNGAN KONSUMEN
Perpres Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia
Perpres Kementerian Kesehatan
Perpres Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
Perpres Sistem Kesehatan Nasional
Keppres Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Paten Obat Anti Retroviral
KETENTUAN IMPOR ALAS KAKI, ELEKTRONIK, SERTA SEPEDA RODA DUA DAN RODA TIGA
KETENTUAN IMPOR ALAS KAKI, ELEKTRONIK, SERTA SEPEDA RODA DUA DAN RODA TIGA
BARANG DILARANG IMPOR
KETENTUAN IMPOR GULA
KETENTUAN IMPOR GULA
LARANGAN SEMENTARA IMPOR BINATANG HIDUP DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK
BARANG DILARANG IMPOR
LARANGAN SEMENTARA IMPOR BINATANG HIDUP DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 73/M-DAG/PER/9/2015TENTANG PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG
Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Sepeda Roda Dua Secara Wajib
Pertimbangan Teknis Impor Besi, atau Baja, Baja Paduan, Dan Produk Turunannya
Akun Sistem Informasi Industri Nasional
Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Keramik Tableware Secara Wajib
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika
Peraturan Menteri tentang Pelaporan Perubahan Data Perizinan, Biaya Izin, Sistem Stasiun Jaringan, dan Daerah Ekonomi Maju dan Daerah Ekonomi Kurang Maju Dalam Penyelenggaraan Penyiaran
Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 67/M-IND/PER/8/2016 tentang Pedoman Penerbitan Pertimbangan Teknis, Rekomendasi, Surat Keterangan, Dan Tanda Pendaftaran Dengan Sistem Elektronik Di Kementerian Perindustrian.
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39/PRT/M/2015 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 06 TAHUN 2013
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 17/PRT/M/2016 TENTANG PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Terhadap Produk Industri Elektronika Secara Wajib
Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Baja Tulangan Beton Secara Wajib
Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Sepeda Roda Dua Secara Wajib
Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Pelumas Secara Wajib
Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Baja Lembaran Lapis Seng (Bj.LS) Dan Standar Nasional Indonesia Baja Lembaran Dan Gulungan Lapis Paduan Aluminium-Seng (Bj.LAS) Secara Wajib
Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Kompor Gas Dengan Sistem Pemantik Secara Wajib
Tata Cara Pemberian Rekomendasi Impor Komoditi Perikanan Sebagai Bahan Baku Dan Bahan Penolong Industri
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika
Pedoman Penetapan Dan Evaluasi Penetapan Objek Vital Nasional Bidang Industri
ANGKA PENGENAL IMPORTIR
PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK DI BIDANG PERDAGANGAN
Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Audio Video Dan Elektronika Sejenis Secara Wajib
PENGAWASAN BARANG BEREDAR DAN / ATAU JASA
PENGAWASAN BARANG BEREDAR DAN JASA
Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Baja Tulangan Beton Secara Wajib
Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Regulator Tekanan Rendah dan Regulator Tekanan Tinggi Untuk Tabung Baja Liquified Petroleum Gas (LPG) Secara Wajib
Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Lampu Swabalast Secara Wajib
Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34/M-IND/PER/9/2017 Tentang Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih.
Tata Cara Pengawasan Pemberlakuan Standardisasi Industri Secara Wajib
Peraturan Bank Indonesia No. 19/15/PBI/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia
Nota Kesepahaman antara Kementerian Kominfo - Badan Perlindungan Konsumen Nasional tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Komunikasi dan Informatika
Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial
Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Pelek Kendaraan Bermotor Kategori M,N,O, Dan L Secara Wajib
Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih
Ketentuan Dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, Dan Komputer Tablet.
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 07PRT/M/2017 TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik
Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran
Pedoman Penerbitan pertimbangan Teknis, rekomendasi, surat Keterangan, Dan Tanda Pendaftaran Dengan Sistem Elektronik Di Kementerian Perindustrian.
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJA UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR: 552/KPTS/M/2016 TENTANG BATASAN PENGHASILAN KELOMPOK SASARAN KPR BERSUBSIDI,BATASAN HARGA JUAL RUMAH SEJAHTERA TAPAK DAN SATUAN RUMAH SEJAHTERA SUSUN,SERTA BESARAN SUBSIDI BANTUAN UANG MUKA PERUMA
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26/PRT/M/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 21/PRT/M/2016 TENTANG KEMUDAHAN DAN/ATAU BANTUAN PEROLEHAN RUMAH BAGI MASYARAKA
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat
Akun Sistem Informasi Industri Nasional
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21/PRT/M/2016 TENTANG KEMUDAHAN DAN/ATAU BANTUAN PEROLEHAN RUMAH BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH
Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank
PERUBAHAN KETIGA ATAS MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 14/M-DAG/PER/3/2007 TENTANG STANDARISASI JASA BIDANG PERDAGANGAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJA UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR:425/KPTS/M/2015 TENTANG BATASAN HARGA JUAL RUMAH YANG DAPAT DIPEROLEH MELALUI KREDIT/PEMBIAYAAN PEMILIKAN RUMAH SEJAHTERA
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38/PRT/M/2015 TENTANG BANTUAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM UNTUK PERUMAHAN UMUM
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJA UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 247/KPTS/M/2015 TENTANG PROPOSAL PENDANAAN KREDIT/PEMBIAYAAN PEMILIK RUMAH SEJAHTERA
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR: 15/PRT/M/2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Kompor Gas Tekanan Rendah Jenis Dua Dan Tiga Tungku Dengan Sistem Pemantik Secara Wajib
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 73/M-DAG/PER/9/2015 TENTANG KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG
Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kabel Secara Wajib
Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tanggal 21 Januari 2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran
Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kompor Gas Bahan Bakar LPG Satu Tungku Dengan Sistem Pemantik Secara Wajib
PENCANTUMAN HARGA BARANG DAN TARIF JASA YANG DIPERDAGANGKAN
Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian No.59/M-IND/PER/5/2012 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pelek Kendaraan Bermotor Katagori M,N,O dan L Secara Wajib
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REBUBLIK INDONESIA NOMOR: 74/M-DAG/PER/12/2012 TENTANG ALAT-ALAT UKUR,TAKAR,TIMBANGAN,DAN PERLENGKAPANYA ASAL IMPOR
Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pelek Kendaraan Bermotor Kategori M, N, O Dan L Secara Wajib
Perubahan Peraturan Menteri Perindustrian No.84/M-IND/PER/8/2010 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Terhadap 3 (Tiga) Produk Industri Elektronika Secara Wajib.
Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Sepeda Roda Dua Secara Wajib
Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Terhadap 3 (tiga) Produk Industri Elektronika Secara Wajib
Peraturan Bank Indonesia No.11/11/PBI/2009 - Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu
KEPUTUSAN MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH NOMOR: 403/KPTS/M/2002 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA SEHAT (Rs SEHAT)
Ketentuan-Ketentuan Tentang Keagenan Tunggal
Permenkes Pemberian Sertifikat Vaksinasi Internasional
Kepmenkes Harga Dasar Obat Khusus
Permenkes Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya
Permenkes Perubahan Penggolongan Narkotika
Permenkes Pemberian Informasi Harga Eceran Tertinggi Obat
Kepmenkes Harga Dasar Obat Program Rujuk Balik, Obat Penyakit Kronis di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan dan Obat Sitostatika
Permenkes Cara Pembuatan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang Baik
Permenkes Akreditasi Rumah Sakit
Permenkes Iklan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
Kepmenkes Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/523/2015 tentang Formularium Nasional
Permenkes Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam, dan Lemak serta Pesan Kesehatan untuk Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji
Permenkes Tentang Apotek
Permenkes Registrasi Obat Tradisional
PermenkesStandar Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
Permenkes Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan
Permenkes Penyelenggaraan Pekerjaan Asisten Tenaga Kesehatan
Permenkes Industri dan Usaha Obat Tradisional
Permenkes Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika
Permenkes Izin dan Penyelenggaraan Praktik Elektromedis
Permenkes Rekomendasi untuk mendapatkan Persetujuan Impor Barang Komplementer, Barang untuk keperluan Tes Pasar, dan Pelayanan Purna Jual
Permenkes Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148/MENKES/PER/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi
Permenkes Sertifikat Vaksinasi Internasional
Permenkes Perubahan Penggolongan Psikotropika
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Layanan Pengaduan Konsumen
Standar Pelayanan Publik Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan
Ketetapan BRTI Nomor 04 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengaduan Penyalahgunaan Jasa Telekomunikasi
Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan
Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/42/DKSP perihal Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank
Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/41/DKSP perihal Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran
Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Monitoring Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan
Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/40/DPSP tanggal 30 Desember 2016 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/7/DPSP tanggal 2 Mei 2016 perihal Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia
Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/33/DKSP perihal Perubahan Keempat atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP tanggal 13 April 2009 perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu
Surat Edaran Bank Indonesia No.18/21/DKSP tanggal 27 September 2016 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia No.16/11/DKSP perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik (Electronic Money)
Standar Pelayanan Minimal Unit Layanan Pengaduan Konsumen Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan
Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (Over The Top)
Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Pedoman Penilaian Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan
Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/16/DKSP tanggal 30 September 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran
Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Perjanjian Baku
Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen
Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyampaian Informasi Dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan